KOLAKA UTARA – Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) menggelar Musyawarah Kabupaten Pengesahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di salah satu hotel, pada Jumat (15/12/2023). Musyawarah ini menyoroti indikator kemiskinan di wilayah itu.

Pasalnya, DTKS menjadi acuan dalam pemberian bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari APBD maupun APBN kepada warga masyarakat kurang mampu.

Saat membuka musyawarah itu, Pj Bupati Kolut Dr.Ir. Sukanto Toding, MSP, MA.,  menyampaikan bahwa pentingnya DTKS sebagai acuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Diskusi juga berfokus pada upaya memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat dengan data yang valid dan andal.

“Ketika jumlah orang miskin terus bertambah, pemerintah harus bertindak untuk mengurangi jumlah tersebut setiap tahunnya. Kebijakan satu data Indonesia menjadi penting untuk menyatukan berbagai persepsi terkait data kemiskinan,” ucapnya.

Ia juga menekankan perlunya data yang terpercaya dalam penyaluran bantuan sosial, serta pentingnya data DTKS sebagai landasan kebijakan yang lebih luas, seperti penanggulangan kemiskinan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Dengan begitu, pemberian bantuan dapat tepat sasaran kepada warga masyarakat yang dinilai benar-benar layak. “Data ini bukan hanya untuk penyaluran bantuan sosial, tetapi juga untuk memberikan solusi lebih luas dalam menangani berbagai permasalahan seperti stunting dan kesehatan keluarga,” tutup Pj Bupati Kolut.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kolut Saenal Ahmad menambahkan, forum musyawarah kabupaten ini menjadi momentum untuk memahami betapa pentingnya data yang terintegrasi dan valid dalam merumuskan kebijakan yang dapat menyentuh langsung kehidupan masyarakat Kolaka Utara.

“Ini adalah langkah konkret dalam menghadirkan pemerintah bagi masyarakat kurang mampu dengan dukungan data yang terukur dan dapat dipercaya, demi terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.

**